Sejarah dan Politik Bahasa Indonesia dalam Novel Tetralogi Buru III: Jejak Langkah

 

Sejarah dan Politik Bahasa Indonesia dalam Novel

Tetralogi Buru III: Jejak Langkah

Pembacaan yang saya lakukan pada Tetralogi Buru sudah sampai ke novel yang ketiga. Setelah dua novel sebelumnya mencoba melihat masing-masing novel dengan dua pendekatan yang berbeda (teori poskolonialisme dan identitas dalam perspektif sosiologis), pada novel ketiga ini ada hal menarik yang saya temukan, yakni tentang penggambaran fase sejarah dan politik terciptanya bahasa Indonesia dalam novel Jejak Langkah.

Novel yang terdiri dari 17 bab setebal 732 halaman ini pada bab pertama sudah memberikan saya pengantar sejarah bahasa Indonesia. Pramoedya Ananta Toer sungguh pawai memberikan detail fase sejarah dalam sisipan narasi maupun dialog di dalam novel.

"... koran-koran Melayu-Tionghoa tidak mengindahkan anjuran Gubermen untuk menggunakan ejaan Melayu baru susunan Ch. Van Ophuyzen. Kami tidak menggunakan bahasa Melayu sekolahan, bahasa Melayu tinggi, kata mereka." (Toer, 2020: Bab I, hal 6)

Penggalan narasi itu adalah pembuka dari benang merah yang selalu muncul dan bisa ditarik hingga berakhirnya novel ketiga Tetralogi Buru ini. Kata kuncinya adalah ejaan Van Ophuyzen dan bahasa Melayu (lingua franca bahasa Indonesia).

Proses pembentukan dan perumusan bahasa Indonesia digambarkan Pram dalam Jejak Langkah melalui perdebatan-perdebatan dan konflik yang muncul pada tiap sesi rapat dari organisasi-organisasi yang Minke dirikan. Pemilihan bahasa menjadi sebuah pertimbangan yang harus bijak diputuskan karena bahasa tersebut akan memengaruhi organisasi tersebut beranggotakan siapa dan bergerak untuk siapa.

Pada saat Minke, tokoh utama dalam Jejak Langkah, mendirikan sebuah organisasi bernama Syarikat Priyayi, lalu Syarikat Dagang Islam, kemudian masuk ke dalam Boedi Oetomo; perkara bahasa yang digunakan dalam forum pemimpin selalu menjadi isu yang cukup sensitif. Golongan Jawa menginginkan bahasa Jawa menjadi bahasa yang dipakai karena orang-orang anggota organisasi pun adalah orang Jawa. Golongan keturunan Indo menginginkan bahasa Belanda karena dianggap lebih prestise dan universal. Ada pula golongan yang mengusulkan untuk menggunakan bahasa Melayu karena ada hubungannya dengan sebuah kutipan yang saya tampilkan di awal tulisan, yaitu sudah ada ejaan bahasa Melayu yang justru adalah untuk golongan-golongan terpelajar.

Perdebatan yang dimunculkan Pram setali tiga uang dengan proses yang dikisahkan dalam sejarah pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasanya orang Indonesia. Ada kepentingan politik yang turut memengaruhi sebuah bahasa dipakai oleh sebuah golongan.

Bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa pengantar dalam rapat-rapat organisasi yang ada di dalam novel Jejak Langkah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sejarah bahasa Melayu itu sendiri. Soeparno (2018) menerangkan bahwa bahasa melayu telah dipakai sebagai lingua franca sejak zaman Sriwijaya oleh suatu komunitas di wilayah semenanjung Malaka dan kepulauan sekitarnya. Bahasa yang masuk ke rumpun bahasa Austronesia ini secara kedemokratisan lebih menjunjung kesamaan tingkat.

Dikutip dari Soeparno (2018), bahasa Indonesia berasal dari lingua franca bahasa Melayu. Meski secara kuantitas bahasa Melayu kalah banyak dengan penutur bahasa Jawa, bahasa Melayu dipandang dapat dijadikan lingua franca karena kesederhanaan (tidak ada tingkat-tingkatan) dan keterbukaan dalam menerima pengaruh dari luar sehingga dapat dikembangkan.

Bukti-bukti apa saja yang terdapat di dalam Jejak Langkah mengenai sejarah dan politik perkembangan bahasa Indonesia?

Mari diskusikan bersama di

Diskusi buku #52

Klubbukumain2

Senin, 5 Juni 2023